Tiga Tahun Husein-Budhi, Ekonomi dan Infrastruktur Paling Dikeluhkan

Sat 23 April, 2016 

 

PURWOKERTO – Sebagian besar masyarakat di Banyumas mengaku tidak puas terhadap kepemimpinan Husein-Budhi. Pasalnya, selama tiga tahun kepemimpinan mereka, belum ada perubahan signifikan terhadap masyarakat melalui kebijakan dan program kerja selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2013-2018.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkar Kajian Banyumas FISIP Unsoed terhadap 400 responden, 54 persen di antaranya menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja Husein-Budhi. Beberapa sektor yang disoroti antara lain bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Koordinator LKB FISIP Unsoed, Novita Sari mengatakan, kebanyakan masyarakat tidak puas di bidang ekonomi dan infrastruktur. Lebih lanjut dikatakan, untuk bidang ekonomi sebagian besar masyarakat masih mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan.

“Sektor ketenagakerjaan memang paling banyak disoroti masyarakat. Karena jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang ada di sekitar Banyumas, lapangan pekerjaan di Banyumas terbilang minim, sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih hijrah,” jelasnya dalam Diskusi Publik dan Survei Kepuasan Publik terhadap 3 Tahun Kepemimpinan Husein-Budhi, Jumat (22/4) kemarin.

Rincian tingkat kepuasan masyarakat di bidang ekonomi, jika didasarkan survei masyarakat antara lain 58,25 persen responden menyatakan kurang puas, 33,25 persen mengaku puas, 3,5 persen sangat tidak puas, 2,25 persen puas, dan 2,75 persen tidak menjawab survei.

Tidak hanya di sektor ketenagakerjaan, Novita menambahkan, prosedur membuka usaha dan akses modal usaha dari Pemda juga dinilai masih minim. Sehingga kebanyakan masyarakat mengaku kesulitan. “Pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi andalan desa juga perlu dibenahi, karena hal itu menjadi salah satu hal yang menjadi permasalahan di masyarakat saat ini,” tegasnya.
Untuk bidang infrastuktur, kondisi jalan di Banyumas juga menjadi salah satu yang paling disoroti masyarakat. Menurutnya, meski sudah ada beberapa jalan yang memiliki kondisi baik, tingkat pengawasan dan perawatan jalan oleh pemkab masih sangat minim.
Dia mengatakan, latar belakang diadakannya survei bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau semacamnya. Menurutnya, survei yang dilakukan merupakan bentuk independensi dari LKB FISIP Unsoed dalam menilai tiga tahun kepemimpinan Husein-Budhi.
Menurutnya, tahun ketiga merupakan tahun klimaks, dimana di tahun ini seluruh program Bupati dan Wakil Bupati sudah diaplikasikan ke masyarakat. Sehingga respon masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya.
Ketua Tim Survei LKB FISIP Unsoed, Laelatul Janah menjelaskan, survei dilakukan pada 400 responden yang tersebar di 50 desa di 27 kecamatan. Waktu pelaksanaan survei sejak tanggal 28 Maret-3 April 2016. Adapun sampel responden yang ada diambil dari tingkat RT, sebegai patokan berhasil tidaknya kebijakan yang sudah diterapkan.
“Kita melakukan survei dengan metode multi-stage random sampling dan memiliki toleransi kesalahan margin of error sebesar lebih kurang 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” jelasnya.
Untuk responden yang dijadikan sampel, jika dibandingkan gender maka terdiri atas 49,25 persen laki-laki dan 50,75 persen perempuan. Untuk mayoritas kategori umur berada di umur 31-50 tahun, dengan jenjang pendidikan didominasi lulusan SMA dengan 33 persen.
Meski secara umum masyarakat mengatakan kepuasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan melalui program KBS dan KBP, namun sebagian besar masyarakat masih belum puas terhadap realisasi kebijakan tersebut.

Dari survei yang dilakukan, masyarakat menilai KBS masih belum tepat sasaran. Beberapa juga mengaku masih kesulitan mengakses kesehatan gratis untuk warga miskin meski memiliki KBS. “Sedangkan untuk KBP, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur penggunaannya, karena sosialisasi dinilai masih belum merata ke semua wali murid,” jelasnya.
Dekan FISIP Unsoed, Dr Ali Rokhman MSi menambahkan, dari survei yang sudah dilakukan, apresiasi masyarakat dinilai cukup baik dan sangat mengharapkan kebijakan yang lebih baik lagi. Ditegaskan, survei yang dilakukan ini bukan hanya sekadar survei, tapi bisa dijadikan masukkan kepada Pemkab Banyumas agar bisa lebih baik ke depannya.
“Survei ini tidak dilakukan asal-asalan, tetapi melalui prosedur dan proses yang cukup panjang. Sehingga hasil survei ini memang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (bay/sus) 

Sumber : Radar Banyumas, Sabtu 23 April 2016

Read More

Rencana Tol Banyumas Melalui Ajibarang-Wangon

Rencana Jalan tol Pejagan-Banyumas-Yogyakarta akan menembus Prembun, Bumiayu, Wangon dan Cilacap hingga langsung melewati Tasikmalaya dan Bandung dalam waktu yang lebih pendek.

PURWOKERTO, SATELITPOST-Beberapa calon pengembang, mulai melirik potensi pembangunan jalan tol penghubung Jalur Pantura dan Jalur Pantai Selatan. Demikian dikatakan Agus Sriyono, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Banyumas, kemarin (12/10). Beberapa waktu lalu, dia sempat didatangi pihak yang mengaku berkeinginan menjajaki kemungkinan pembangunan jalan tol di Banyumas.
 

Diakui Agus, mengenai kemungkinan pembangunan tol memang kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berupaya mendorong agar wacana itu dapat terealisasi. Terlebih, jika dilihat dari jumlah kendaraan, terutama saat musim mudik dan arus balik, wilayah Banyumas menjadi satu titik simpul kepadatan kendaraan. Kepadatan itu, kemungkinan dapat teratasi jika ada pemisahan kendaraan yang melintas, yakni kendaraan lokal, maupun kendaraan yang hanya melintasi wilayah Banyumas untuk menuju wilayah lainnya.

 

"Jalan tol memang jawabannya, karena ini jadi sarana untuk memisahkan kendaraan yang melintas. Dengan jalan tol, kendaraan yang akan menuju kota lain bisa langsung menuju wilayah lain tanpa masuk jalan kota," katanya.

Kondisi itu, diakui pula Kepala Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyumas, Dedy Noerhasan. Menurutnya, kemacetan lalu lintas, seperti saat musim mudik dan balik lebaran, bukan hanya terjadi di Jalur Pantura. Tetapi juga terjadi di Jalur Selatan, terutama di beberapa titik meliputi wilayah Brebes - Bumiayu - Pekuncen - Ajibarang pasca dioperasikannya Tol Cipali.

 

Pembangunan jalan tol, akan bisa menjadi solusi. Apalagi kata Dedy, jika dilihat dari struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, memang sudah ada pentahapan untuk pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah Pantura dan Pantai Selatan Jawa yang melintasi wilayah Banyumas.

"Struktur ruangnya sudah ada dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Idealnya pembangunan jalan tol, dimulai dari sekarang," katanya.  

 

SIDEBAR

Kajian Teknisnya Layak

SECARA teknis, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Dishubkominfo Banyumas, Agus Sriyono mengatakan, pembangunan jalan tol penghubung Pantura dan Pantai Selatan bisa dikatakan layak. Terutama jika dilihat dari tingginya jumlah kendaraan yang melintas perharinya. Arus lalu lintas antara Pantura dan Pantai selatan di Banyumas, rata-rata dalam sehari dilalui sekitar 20 ribu sampai 22 ribu kendaraan. Pada saat musim mudik dan balik lebaran, rata-rata kendaraan yang melintas bisa melebihi 30 ribu kendaraan setiap hari.
 

"Itu belum ditambah dengan potensi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai lima persen per tahun. Rumusnya sudah jelas, jumlah kendaraan akan semakin dan terus bertambah," ujarnya.

Keberadaan jalur cepat yang berbayar itu, tidak sekadar untuk menjamin kelancaran lalu lintas antara pantura dan pantai selatan Jawa saja. Tetapi, keberadaannya mendukung pemeliharaan asset jalan lainnya yang selama ini masih dilalui kendaraan berat. Dengan adanya tol, maka kendaraan-kendaraan berat tidak lagi diperkenankan lewat jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten, karena dialihkan ke jalan tol.
 

"Kapasitas jalan nasional maupun provinsi di Banyumas ini, toleransinya hanya 8 ton. Sementara untuk melarang kendaraan berat melintas juga tidak bisa, karena memang itu kebutuhan. Sementara meningkatkan kapasitas jalan hingga 10 ton agar layak dilewati kendaraan berat juga tetap memerlukan biaya," katanya berharap pembangunan jalan tol sudah bisa direalisasikan lima tahun mendatang.

Sumber: SatelitPost, Selasa, 13 Oktober 2015

Read More

Jembatan Karangtengah Belum Dilelang

15 March 2016 

PURWOKERTO – Tahun ini, anggaran pemeliharan dan pembangunan jembatan desa maupun kabupaten mencapai Rp 13,4 miliar. Namun pekerjaan jembatan yang menjadi tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga belum ada yang dilelang.

Kepala Dinas SDABM Kabupaten Banyumas Ir Irawadi CES mengatakan anggaran dipakai untuk pemeliharaan jembatan kabupaten sebesar Rp 2 miliar, pemeliharaan rutin Rp 2,9 miliar, pembangunan jembatan baru Rp 6 miliar, serta pembangunan jembatan desa dan kabupaten Rp 2,5 miliar.
“Pekerjaan akan segera kita lelang dalam waktu dekat. Untuk pembangunan jembatan yang menyedot anggaran cukup besar mencapai Rp 6 miliar yaitu pembangunan jembatan di atas Sungai Tajum Karangtengah, Desa Jambu, KecamatanWangon dengan panjang 90 meter dan lebar 3,5 meter. Sebab kita akan ganti jembatan gantung dengan jembatan permanen berkonstruksi beton,” katanya.

Dikatakan, untuk pembangunan jembatan desa dan kabupaten yakni di Kali Cangkok Kecamatan Kedungbanteng yang diperlebar 2,15 meter dari 3,4 miliar dan Jembatan Pliken dilebarkan 2 m dari 3,5 meter. “Untuk lokasi lainnya masih terus kita survei,” sambung dia.

Irawadi menjelaskan, di Kabupaten Banyumas jarang terdapat pondasi jembatan yang kurang kuat. Kecuali pondasi tergerus oleh aliran sungai atau penambangan liar disekitar sungai. “Dari 300 jembatan kabupaten yang kita miliki, jembatan yang harus dilakukan perbaikan hanya sekitar 20 persen. Yang lainnya hanya pemeriksaan berkala dan pemeliharaan rutin atau dilebarkan,” terangnya. (yda/sus)

Sumber: Radar Banyumas, 15 Maret 2016

Read More

Rencana Pembangunan Jembatan Tajum Karangtengah

29 December 2015
 

PURWOKERTO – Paket pekerjaan jalan hotmix pada tahun 2016 mendatang diusulkan Rp 70 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk pelapisan hotmix di sekitar 40 ruas jalan yang ada di Banyumas, baik di dalam perkotaan Purwokerto maupun di daerah.
Jika dibandingkan anggaran peningkatan jalan hotmix di tahun 2015, usulan peningkatan jalan di tahun 2016  menurun. Pasalnya, anggaran peningkatan jalan tahun ini mencapai Rp 88 miliar.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kabupaten Banyumas Irawadi menjelaskan, untuk beberapa ruas di dalam kota nantinya akan dilakukan berdasarkan prioritas kerusakan jalan, termasuk meneruskan beberapa pekerjaan hotmix yang sudah dilakukan di tahun 2015 ini.
“Untuk ruas jalan di daerah akan diupayakan untuk jalur-jalur wisata dan alternatif menuju kota terlebih dahulu,” katanya.

Tidak hanya jalan hotmix, rencananya tahun 2016, Dinas SDABM akan melakukan pembangunan jembatan dengan anggaran Rp 20 miliar. “Pembangunan jembatan nanti ada di beberapa titik. Namun yang paling besar nanti pembangunan Jembatan Tajum Karangtengah Desa Jambu di Wangon, yang mencapai Rp 6 miliar,” katanya.

Selain alokasi anggaran dari kabupaten, Dinas SDABM masih menunggu beberapa pekerjaan yang diusulkan ke tingkat provinsi maupun pusat. Seperti diketahui, tahun 2015 ini, Pemkab Banyumas mendapat alokasi Bantuan Gubernur Jawa Tengah senilai Rp 24,5 miliar untuk paket peningkatan di 7 ruas jalan.
Sementara terkait realisasi peningkatan jalan, Irawadi menjelaskan, sebagian besar paket peningkatan ruas jalan di Banyumas, baik di dalam maupun di luar perkotaan sudah selesai dilakukan. “Tidak hanya paket peningkatan jalan yang masuk APBD murni saja, paket jalan pada anggaran perubahan ini juga sudah selesai,” katanya.

Sumber: Radar Banyumas, 29 Desember 2015

Read More

Rencana Pemekaran Karangtengah

Sabtu, 12 Mei 2007
Warga Dua Grumbul Ancam Kerahkan Massa

PURWOKERTO- Warga di Grumbul Karangkemiri dan Karangtengah Desa Jambu Kecamatan Wangon, mengancam mengerahkan massa, jika usulan mereka tentang pemekaran wilayah tak direspons. Warga menilai desakan mereka sudah cukup kuat.

Pernyataan itu, kemarin terungkap saat belasan perwakilan warga mendatangi DPRD Banyumas. Mereka diterima Wakil Ketua Komisi A Muhsonnudin, Isworobroto (Komisi B) dan Abdul Hamid (Komisi C).
Kepada para wakil rakyat itu, warga mengaku kesal kepada aparat pemerintah desa mereka maupun BPD, yang belum juga menindaklanjuti proposal pemekaran desa yang sudah diajukan sejak tahun 2006 lalu.
''Kalau tidak ditanggapi, kami khawatir terjadi hal-hal buruk di warga,'' kata Kaslam, salah satu anggota tim pemekaran desa yang mengadu ke DPRD.
Akhmad Sumarno, selaku juru bicara tim pemekaran menambahkan, proposal yang sudah disampaikan ke desa hanya ditumpuk di kantor kepala desanya. Mestinya pihak desa segera meneruskan ke kecamatan dan kabupaten. ''Warga sudah tidak sabar menunggu respons pemerintah. Kalau terus dihambat seperti ini mereka bisa kesal,'' kata Akhmad Sumarno.

Penuhi Syarat
Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri No 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan, permohonan pemekaran desa tersebut sudah memenuhi syarat. Sehingga tidak ada alasan untuk dihambat.
Syarat pembentukan desa untuk wilayah Jawa-Bali, antara lain jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 KK. Di dua grumbul itu terdapat 731 KK dengan penduduk berjumlah 2.592 jiwa. ''Untuk syarat administratif sudah memenuhi syarat kenapa tidak cepat diproses,'' tegasnya.
Alasan lain usulan pemekaran, kata dia, karena jarak kedua grumbul itu ke pusat desa cukup jauh sekitar 2 kilometer. Jalannya juga belum beraspal, sedang dari fasilitas juga sudah mempunyai banyak sarana dan prasarana secara fisik. Seperti lapangan desa, SD dan sarana yang lain.
''Wilayah Desa Jambu terlalu luas, dan grumbulnya banyak. Ini berakibat berbagai bantuan dari pemerintah pusat dan daerah harus dibagi untuk banyak grumbul. Dengan begitu, bantuan yang diterima setiap grumbul menjadi sedikit,'' katanya.
Sementara itu, Muhsonnudin menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan warga itu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil pihak desa, BPD, kecamatan dan dari Bagian Pemdes untuk membahas masalah tersebut. Dia kemudian memberi contoh pemekaran Desa Gumelar Kecamatan Gumelar. Proses tersebut memakan waktu tiga tahun, dari 2004 hingga 2007.

Sumber: Suara Merdeka, Sabtu, 12 Mei 2007

Read More

Jembatan Asahan Karangtengah Ambruk

Senin, 24 Januari 2005

BANYUMAS - Sedikitnya 800 keluarga atau 6.000 jiwa warga Karangtengah Desa Jambu, Kecamatan Wangon kini terisolasi karena jembatan Sungai Asahan yang melintas di daerah tersebut ambruk. Desa Jambu terbelah menjadi dua, sebagian berada di timur dan sebagian lagi di barat sungai. Jembatan tersebut juga menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Wangon lewat Desa Jambu dengan Desa Kaliputih dan Kecamatan Purwojati.

Akibatnya, selain aktivitas sehari-hari warga terganggu, kegiatan perekonomiannya juga terpengaruh. Sebab, mereka kesulitan menjual hasil bumi ke pasar Kecamatan Wangon ataupun Kecamatan Ajibarang. Warga yang mau ke pusat desa ataupun ke kecamatan dan kota Purwokerto kini kebingungan. Jika memutar lewat Kecamatan Purwajati, jaraknya puluhan kilometer.
Jembatan yang dibangun pada 2000 dengan panjang delapan meter dan lebar dua meter itu ambruk setelah fondasinya tidak mampu menahan badan jembatan. Penyebabnya, karena fondasinya tergerus banjir. Menurut keterangan warga, sejak 2001 lalu fondasi jembatan sudah miring. Pada 11 Januari lalu, perangkat Desa jambu juga sudah mengirimkan surat ke Bupati minta bantuan perbaikan.
''Saat itu belum ambruk tapi setelah dihantam banjir beberapa waktu lalu fondasi dan jembatan putus,'' tutur Wardi, warga.

Jembatan Darurat
Menerima laporan itu, Bupati Banyumas HM Aris Setiono didampingi Kabag Pengendalian Pembangunan Daerah (Dalbangda) Didi Rudwianto meninjau ke lokasi. Menurut keterangan Didi, setelah jembatan tersebut ambruk warga mulai membangun jembatan darurat dari pohon kelapa.
''Kami bantu dulu pembuatan jembatan darurat. Bantuan Pemkab Rp 30 juta diambilkan dari dana pos tak tersangka (PPT). Yang penting aktivitas warga yang lumpuh dapat pulih dulu,'' ujarnya.
Untuk pembangunan jembatan permanen, lanjutnya, diupayakan akan diusulkan pada Perubahan APBD 2005 Juli yang akan datang atau pada Tahun Anggaran 2006. ''Jembatan darurat minimal bisa bertahan satu tahun. Dana swadaya masyarakat yang terkumpul Rp 2,5 juta,'' katanya.
Menyinggung penanganan Jembatan Merah di Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur yang ambruk karena besinya dijarah orang, Didi menyatakan nantinya akan dibangun jembatan gantung.

Sumber : Suara Merdeka Senin, 24 Januari 2005

Read More